PERKHAPPI Buka Peluang bagi Konsultan Hukum Profesional untuk Membentuk Perwakilan di Daerah

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan Indonesia (DPN PERKHAPPI) membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para konsultan hukum/advokat yang berkeinginan membuka perwakilan di daerahnya masing-masing. Memgingat saat ini jumlah advokat dan konsultan hukum di Indonesia kian bertambah maka diperlukan program kekhususan atau sering disebut spesialisasi dalam keterampilana dvokat. Hal ini juga didukung oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 dimana Advokat harus meningkatkan kualitas melalui pendidikan hukum berkelanjutan.

Saat ini di Indonesia terdapat 10.000 perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mulai dari perusahaan kecil maupun besar. Hal ini juga menyebabkan banyaknya permasalahan hukum yang terjadi baik di sektor perdata, pidana, maupun tata usaha Negara. Ini menjadi peluang besar bagi para konsultan hukum dan advokat yang berkonsentrasi di bidang pertambangan untuk dapat berkontribusi dalam menjawab peningkatan kebutuhan terhadap para konsultan hukum di sektor pertambangan.

Untuk menjawab tantangan dalam mencetak para konsultan hukum pertambangan yang memiliki kompetensi kerja yang teruji dan terampil maka DPN PERKHAPPI membuka peluang kepada rekan sejawab di berbagai daerah untuk mengembangkan kompetensi dengan membuka perwakilan PERKHAPPI di daerahnya. Adapun persyaran yang harus dipenuhi oleh rekan sejawat sejawat dalam pembentukan dewan pimpinan wilayah tersebut adalah :

1.Mengajukan Permohonan ke DPN PERKHAPPI dengan susunan sebagai berikut :

   a. Struktur yang akan dijadikan pengurus DPW dengan sekurang-kurangnya memiliki:

  • Dewan Pembina (minimal 1 orang)
  • Ketua
  • Sekretaris
  • Bendahara
  • Ketua Bidang Keanggotaan
  • Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan
  • Ketua Bidang Hubungan Masyarakat

     Adapun calon pengurus DPW tersebut diatas WAJIB melampirkan KTP, KTA, BAS, CV, dan Pas Photo

    Ukuran 2 x 3    (3 lembar)  dengan background biru.

   b. Surat pernyataan kesanggupan untuk menerima mandat yang ditandatangani oleh pnerima mandat diatas materai;

   c. Foto kantor dan alamat lengkap dari kantor yang akan dijadikan sekrtariat DPW PERKHAPPI.

2. Mendatangani pakta integritas PERKHAPPI;

3. Sudah mengikuti atau bersedia mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan Indonesia (PKK HPP) yang diselenggarakan oleh DPN PERKHAPPI* .

   *Khusus bagi Pengurus Struktural (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan/atau Penerima Mandat)

Silahkan menghubungi Nomor 0811 88 1492 (Sekretariat DPN PERKHAPPI) untuk informasi lebih lanjut terkait pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah.