Sinergitas Organisasi Profesi Konsultan Hukum Pertambangan dengan Kementerian ESDM

PSHP Jakarta – Kehadiran Pengurus DPN PERKHAPPI disambut baik oleh Kementerian ESDM yang diwakili oleh Bapak Heriyanto, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Kementerian ESDM. Dalam audiensi ini hadir dari DPN PERKHAPPI Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku Ketua Umum dan Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CCD selaku Sekretaris Jenderal. Sementara dari kementerian ESDM diwakili oleh Heriyanto, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum didampingi oleh Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, dan beberapa staf lain yang turut serta dalam audiensi tersebut.
Audiensi yang bertujuan untuk silaturrahmi dan perkenalan kelembagaan antara PERKHAPPI dengan Kementerian ESDM ini juga diisi dengan pemaparan mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing bagian di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Disampaikan pula mengenai peran dan kegiatan Kementerian ESDM terkait Pembangunan Hukum Pertambangan Nasional. “Kami senang dengan hadir dan lahirnya PERKHAPPI Karena diharapkan dapat memberikan pengetahuan juga bagi masyarakat di berbagai daerah mengenai hukum di sektor pertambangan. Mengingat saat ini jumlah perusahaan tambang di Indonesia telah mencapai 10.000 sementara pegawai di biro hukum yang berlatar belakang hukum hanya 15 orang dan mereka harus mengurus seluruh permasalahan hukum mulai dari pertimbangan hukum, perancangan perundang-undangan, hingga permasalahan di sektor litigasi mereka yang mengurus” ucap Heriyanto, S.H., M.H.

Penyerahan Cinderama dari DPN PERKHAPPI kepada Kementerian ESDM
Penyerahan Cinderama dari DPN PERKHAPPI kepada Kementerian ESDM

Heriyanto, S.H., M.H. juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Kementerian ESDM belum pernah bermitra dengan Asosiasi Profesi Hukum sehingga diharapkan di masa yang akan datang akan diharapkan bisa diatur pola kemitraan antara Kementerian ESDM dengan PERKHAPPI. Prof Dr Faisal Santiago, S.H., M.H. dalam pertemuan kali ini juga menyampaikan bahwa hadir dan lahirnya PERKHAPPI bukan untuk menjadi lawan pemerintah namun menjadi mitra dalam pembangunan kedaulatan hukum pertambangan di berbagai daerah di Indonesia. “Kami hadir sebagai wadah dalam pengembangan keilmuan hukum bagi para advokat, para pengusaha, maupun pemerintah dalam bidang pertambangan sehingga diharapkan para konsultan hukum nantinya bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan khusus di sektor pertambangan tidak hanya teori namun praktek di lapangan, imbuhnya.
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CPL., CPCLE, CCD juga menyampaikan bahwa kehadiran PERKHAPPI merupakan permintaan dari rekan-rekan sejawat di berbagai daerah dan diharapkan dapat melahirkan konsultan hukum yang berkualitas di sektor pertambangan. “Kami dari pengurus sudah menyiapkan kode etik dan standar profesi bagi para anggota PERKHAPPI sehingga ini akan menjadi acuan kinerja para anggota kami di lapangan nanti. Para anggota akan diberikan pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan dari para praktisi sehingga mereka akan paham bagaimana pandangan dari sisi hukum posisitf dan bagaimana dunia praktek di sektor pertambangan sehingga terjamin kualitasnya” imbuhnya.
Pertemuan ini ditutup dengan penyerahan cinderamata oleh PERKHAPPI kepada Kementerian ESDM dan sekaligus menyampaikan undangan untuk haidr pada Seminar Nasional yang akan diselenggarakan oleh DPN PERKHAPPI pada tanggal 6 April mendatang.

Penulis : Tim Redaksi PSHP